Admin LaporCovid-19 – Page 63

Pemerintah Diprotes Habis-Habisan Terkait Kebijakan Pemotongan Insentif Nakes Sebanyak 50 Persen

MOJOK.CO???Kebijakan (yang sebenarnya nggak bijak-bijak amat) pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan sebesar 50 persen melahirkan polemik yang sangat besar.?

Kabar tentang rencana pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 sebesar 50 persen tentu saja menjadi kabar yang cukup menyesakkan bagi banyak tenaga kesehatan. Maklum saja, di saat jumlah tenaga kesehatan yang gugur karena Covid-19 semakin banyak, perhatian kepada tenaga kesehatan seharusnya justru semakin besar, bukannya malah sebaliknya.

Insentif Nakes Dipotong, LaporCovid-19: Ada 75,6% dari 160 Nakes Belum Terima Insentif

TEBET, AYOJAKARTA.COM — Pemerintah mengurangi besar?an nilai insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan (nakes) untuk tahun ini. Besaran pe?mangkasan insentif tenaga ke?sehatan tersebut bahkan men?capai Rp7,5 juta. Padahal, berdasarkan data LaporCovid-19 menunjukkan sebanyak 75,6% dari 160 nakes belum menerima insentif. “LaporCovid temukan ada 75,6% nakes yang sama sekali belum menerima dana insentif sesuai KMK 2597/2020. Kalo pun menerima, 24% nya tidak utuh alias dipotong,” cuit akun Twitter @LaporCovid, Kamis (4/2/2021).

Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan

SIARAN PERS Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan Kebijakan pemerintah penanganan Covid-19 kembali menuai persoalan. Pada 1 Februari 2021 lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengenai permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis …

Continue reading “Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan”

LaporCovid-19: 75,6 Persen Nakes Sama Sekali Belum Terima Insentif

SuaraBekaci.id -?Insentif nakes?atau tenaga kesehatan untuk 75,6 persen dari 160 nakes belum tersalurkan. Sebanyak 75,6 persen dari 160 nakes itu sama sekali belum menerima insentif sesuai KMK 2597/2020.

LaporCovid-19: 75,6% Nakes Belum Terima Insentif, Kini Dipotong Pemerintah?

LaporCovid-19 juga menerima laporan dari 7 keluarga tenaga kesehatan yang belum menerima santunan kematian. Dikhawatirkan, jumlah keluarga yang belum menerima santunan ini jauh lebih banyak, namun mereka belum melaporkan.

LaporCovid-19: 75,6% Nakes Belum Terima Insentif, Kini Dipotong Pemerintah?

JAKARTA?- Pandemi?Covid-19?sudah hampir satu tahun lamanya. Kasus Covid-19 juga semakin bertambah, bahkan semakin banyak para tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 yang gugur akibat keganasan virus ini. Namun, yang memprihatinkan bahwa dari data LaporCovid-19 menunjukkan sebanyak 75,6% dari 160 nakes belum menerima insentif. ?LaporCovid temukan ada 75,6% nakes yang sama sekali belum …

Continue reading “LaporCovid-19: 75,6% Nakes Belum Terima Insentif, Kini Dipotong Pemerintah?”

Vaksin Mandiri Dijual Swasta, LaporCovid-19: Gotong Royong Jadi Nyolong

Suara.com -?Iming-iming gotong royong alias membantu meringankan beban pemerintah menjadi dalih digodoknya peraturan?vaksin mandiri.

LaporCovid-19: Nakes yang Meninggal Sebagian Besar Dokter

METRO TV NEWS –? Data laporcovid-19, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia mencapai 682 orang. Sebagian besar yang berpulang di antaranya 42 persen adalah dokter.

LaporCovid-19: Ada 34 Kasus Pasien Corona Ditolak RS karena Penuh

Suara.com -?Jaringan?LaporCovid-19, YLBHI dan CISDI meminta pemerintah memastikan perlindungan, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang melaporkan musibah Covid-19. Hal itu menyinggung soal menipisnya ketersediaan rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Sikap Ragu Menteri Hambat Penanganan Pandemi

JAKARTA?- Keraguan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin?terhadap lembaganya sendiri dinilai akan berdampak buruk pada penanggulangan wabah Covid-19. Chief Strategist Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI),?Yurdhina Meilissa, mengatakan alih-alih?mempercepat penanggulangan?pandemi, ketidakpercayaan Menteri bakal memperlambat pekerjaan.

Menurut Yurdhina, sistem kerja di Kementerian Kesehatan sangat berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tempat Budi berkarier sebelumnya. Tidak seperti BUMN yang memikirkan profit, Kementerian Kesehatan seharusnya tidak mengutamakan keuntungan.

Selain itu, kata Yurdhina, tugas Kementerian Kesehatan bersifat desentralisasi yang harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika Menteri Budi tidak bisa menjalankan mesin birokrasi yang ada,?penanganan Covid-19 hingga ke masyarakat paling bawah dikhawatirkan tidak tercapai. “Menterinya sibuk mengorganisasi pekerjaan dengan pihak ketiga, tapi Kementerian Kesehatan?berjalan pakai cara lama,” kata Yurdhina kepada?Tempo, kemarin.