JAKARTA, KOMPAS ? Pemerintah diminta membuat kebijakan yang jelas terkait penggunaan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca dan vaksin lain berbasis adenovirus yang diketahui bisa menimbulkan kasus pembekuan darah disertai penurunan trombosit karena vaksin. Informasi mengenai risiko dan mitigasinya secara transparan justru akan meningkatkan kepercayaan publik.
?Kita belum punya angka kasus VITT (vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia) karena mungkin masalah di infrastruktur pendataan atau pencatatan KIPI (kejadian ikutan pascavaksinasi). Tetapi, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara lain. Kita bukan istimewa, risikonya juga ada di Indonesia sekalipun persentasenya kecil? kata peneliti vaksin dan biologi molekuler di John Curtin School of Medical Research, Australia National University, Ines Atmosukarto, dalam diskusi daring yang diselenggarakan LaporCovid-19, Minggu (23/5/2021), di Jakarta.
Data Warga Diduga Bocor, Data Covid-19 Disembunyikan
Hal 1
Data 279 juta warga Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum peretas. Data diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Kasus tersebut menunjukkan rentannya perlindungan data warga di Indonesia.
Pada saat yang sama, data kasus dan kematian akibat Covid-19 seolah disembunyikan oleh pemerintah. Selain tidak seragamnya data antara pemerintah daerah dan pusat, informasi publik tersebut juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hal 2
Data yang diduga bocor antara lain berisi nama, alamat, KTP, hingga nomor telepon penduduk. Data pribadi itu bisa disalahgunakan untuk kejahatan. BPJS Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berjanji menginvestigasi kasus itu.
Sebaliknya, data kasus Covid-19 di Indonesia masih ruwet meski pandemi sudah lebih dari setahun. Selain tidak diperbaharui sepenuhnya, data kematian Covid-19 antara pemerintah daerah dengan pusat juga masih timpang. Janji Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membenahi data tersebut juga belum terbukti.
Hal 3
Tim Relawan LaporCovid19 mencatat, per 19 Mei, angka kematian positif Covid-19 berdasarkan data setiap provinsi mencapai 50.729 jiwa. Dengan catatan, enam provinsi belum memperbaharui datanya. Bahkan, situs Provinsi Papua bermasalah sehingga tidak menampilkan data sama sekali.
Adapun data kematian positif Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat sebanyak 48.477 jiwa. Dengan demikian, masih terdapat perbedaan angka kematian antara pusat dan daerah sebesar 2.252 jiwa.
Hal 4
Jumlah kasus kematian ini bisa lebih besar jika pemerintah mengikuti pedoman WHO yang memasukkan probable (memiliki gejala Covid-19 tetapi belum sempat menjalani tes) sebagai kasus kematian Covid-19. Tim LaporCovid19 mencatat kasus probable mencapai 10.964 jiwa. Sehingga, total kematian Covid-19 secara nasional baik yang positif maupun probable menjadi 61.693 jiwa.
Hal 5
Dari 33 provinsi, terdapat 10 daerah yang memiliki kasus kematian akibat Covid-19 lebih dari 1.000 jiwa. Peringkat teratas dipegang oleh Jawa Tengah sebesar 12.386 jiwa, kemudian Jawa Timur (10.999 jiwa), DKI Jakarta (7.149 jiwa), Jawa Barat (4.032 orang), Kalimantan Timur (1.675 jiwa), Riau (1.264 orang), Banten (1.248 jiwa), DIY, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara berturut-turut sebesar 1.089, 1.075, dan 1.012. Kesepuluh provinsi tersebut mewakili 82% kematian positif Covid-19 di Indonesia.
Jumlah kasus kematian positif COVID-19 per 19 Mei 2021 berdasarkan akumulasi data situs provinsi dan kota/kabupaten
Hal 6
Sekali lagi, kasus kematian akibat Covid-19 tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), badan penelitian independen dari University of Washington, mencatat, kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 118.796 jiwa. Jauh lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan pemerintah, sekitar 48.000 jiwa. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian akibat Covid-19 tertinggi ke-17 secara global. Sayangnya, pemerintah belum membenahi sistem pendataan Covid-19. Padahal, data bisa jadi peta bagi pembuat kebijakan dan publik, bukan malah membuat orang buta akan kondisi sebenarnya.
Epidemiolog Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), Iqbal Elyazar, mengatakan, perhitungan IHME ini sangat realistis. ?Angka kematian dari rumah sakit?online?dan pendataan oleh LaporCovid-19 berdasarkan laporan kematian di kabupaten/kota juga sekitar dua hingga tiga kali lebih banyak dari laporan resmi,? kata Iqbal yang turut menyimak pemaparan kajian IHME secara daring.
Suara.com -?Tatkala jumlah kasus positif?covid-19?di Indonesia terus beranjak naik, perkampungan?masyarakat adat Baduy, Kabupaten?Lebak, Banten, justru masih nihil. Bagaimana mereka bisa bertahan di tengah kepungan wabah?
Faisal Irfani, jurnalis untuk?projectmultatuli.org,?membuat reportase mengenai kisah masyarakat adat Baduy yang mampu membendung pandemi?virus?corona?agar tak berbiak di wilayah mereka.
Namun, berdasarkan hasil repotase, warga Baduy?sebagaimana masyarakat adat lainnya?tetap berada dalam kerentanan pada masa pandemi. Pemerintah, diharapkan bisa meningkatkan mitigasi serta pengawasan, agar Baduy tetap tak terjamah covid-19.
Merdeka.com -?Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyayangkan perusahaan yang meminta biaya vaksinasi gotong royong kepada karyawannya. Dia menegaskan, vaksinasi gotong royong tidak berbayar bagi karyawan.
“Pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong,” katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis (20/5)
Suara.com -?Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 mendapatkan laporan bahwa ada perusahaan yang swasta yang memungut bayaran dari karyawannya untuk ikut program Vaksinasi Mandiri atau?Vaksinasi Gotong Royong.
Melalui instagramnya, @LaporCovid19 menegaskan bahwa vaksin adalah hak semua warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, bukan justru dibebani seperti ini.
“Negara harus hadir untuk menjamin seluruh rakyat mendapat vaksin, bukan malah membuka skema vaksin berbayar. Bukannya meringankan, kok ini malah memberatkan!,” tulis @LaporCovid19 dikutip Suara.com, Kamis (20/5/2021).
Mereka meminta seluruh warga bisa melaporkan jika ada kejadian serupa agar program vaksinasi?Covid-19?tetap berjalan baik dan adil bagi seluruh rakyat.
Suara.com -?Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 mendapatkan laporan bahwa ada perusahaan yang swasta yang memungut bayaran dari karyawannya untuk ikut program Vaksinasi Mandiri atau?Vaksinasi Gotong Royong.
Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan “masyarakat harus dikomunikasikan oleh satgas tentang apa yang harus dilakukan selain karantina.” Dari sisi pemerintah, dia menyarankan agar tidak pakai tes antigen karena tidak akurat. Irma menyarankan agar pemerintah memberikan pelayanan PCR masif bagi pemudik. Tes PCR juga bisa diterapkan kepada warga yang tidak mudik. Singkatnya, siapa pun yang melakukan kegiatan Lebaran. Penelusuran dan pengetesan kepada warga pun harus ditingkatkan. Masalahnya, dia pesimistis itu bisa dilakukan. “Bagaimana meningkatkannya? Wong kemarin-kemarin saja jumlah tes semakin rendah. Pun mau lakukan tracing, akan lebih susah lagi.”
tirto.id – Setelah protes pembayaran insentif tenaga kesehatan merebak. Selama sepekan terakhir nakes buka suara mengenai keterlambatan insentif selama berbulan-bulan. Para nakes baik relawan maupun organik yang insentif ditunda pembayarannya itu tersebar setidaknya pada dua lokasi yakni di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet dan berbagai RS lapangan di bawah Kemenkes serta di berbagai RS milik pemerintah daerah. Berkaitan insentif di RSDC Wisma Atlet, Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari mengklaim telah membayar tunggakan untuk bulan November-Desember 2020 secara bertahap pada bulan ini yakni Kamis (6/5/2021) dan Senin (10/52021). Nilainya mencapai Rp11,8 miliar untuk 1.613 relawan nakes di RSDC Wisma Atlet.
SuaraSulsel.id -?Seorang?tenaga kesehatan?yang menangani pasien covid-19 di?Wisma Atlet?diberhentikan. Hal ini usai upayanya menuntut insentif nakes.
Indah Pertiwi (bukan nama sebenarnya), tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, mengaku beberapa kali mendapat tekanan saat bicara untuk meminta hak insentifnya yang tak kunjung dibayarkan sejak November 2020 hingga kini.
Ia akhirnya diberhentikan tanpa alasan jelas sebagai tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Sebelum diberhentikan, ia sempat ditugaskan untuk program vaksinasi dan instruktur dalam pengarahan relawan baru.
Firdaus Ferdiansyah, relawan LaporCovid19 memaparkan beberapa temuannya tentang persoalan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan oleh pemerintah.
Berdasarkan data Jaringan Nakes Indonesia per 10 Mei 2021, masih ada kurang lebih 1.500 perawat yang belum menerima insentif November dan Desember 2020. Sedangkan pada Januari 2021, ada 400 perawat yang tak kunjung menerima insentif.
