04 Januari 2021 – Praktik jual beli vaksin booster untuk masyarakat umum terus terulang kembali. Ini menambah daftar panjang kasus penyimpangan selama program vaksinasi Covid-19 berlangsung. Bentuk penyimpangan cukup beragam, mulai dari pungutan liar hingga maraknya peredaran sertifikat vaksin palsu/ilegal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menjamurnya praktik semacam ini disebabkan pengawasan yang lemah, pembiaran laporan warga dan minimnya transparansi pada proses distribusi vaksin hingga kemudian jatuh pada kelompok tertentu dan memanfaatkannya demi meraup keuntungan.
Category Archives: Publikasi
Kesalahan Berulang Pendataan Covid-19 di Indonesia Hingga Penghujung Tahun 2021
Manajemen website penyajian data statistik Covid-19 yang ideal memang tidaklah mudah, sehingga perlu disikapi serius, konsisten, dan selalu terbuka untuk pengembangan yang berkelanjutan. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas website penyajian data statistik dan informasi Covid-19 adalah…….
LaporCovid-19: Menuntut Transparansi Pandemi Melalui Kanal Warga
Pandemi tidak bisa diselesaikan oleh negara saja. Kolaborasi antara pemerintah, kelompok profesional, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menekan besaran dampak
pandemi. Karenanya, kami melakukan berbagai inisiatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari jurnalis, akademisi, saintis, tenaga kesehatan profesional, hingga pemerintah. Naskah ini setidaknya mencatat enam isu utama pandemi Covid-19 di Indonesia yakni isu transparansi dan akuntabilitas data, ekonomi lebih prioritas dibandingkan kesehatan masyarakat, kesetaraan vaksinasi, jaring pengaman sosial, perlindungan tenaga kesehatan, keterlibatan sektor keamanan yang berlebihan.
Pemerintah Perlu Perbaiki Sistem Karantina yang Tidak Manusiawi
22 Desember 2021 – Merespon beredarnya video dan pemberitaan media tentang panjangnya antrian WNI di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (18/12), kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak agar pemerintah segera memperbaiki sistem dan mekanisme karantina. Ini diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman penularan virus Corona dan dari dampak kerugian lainnya, seperti calo makanan maupun karantina di hotel dengan biaya jutaan rupiah. Kami mencatat tiga hal dari peristiwa ini:
Apakah Sudah Saatnya Booster? Prioritaskan Vaksin Dosis Lengkap untuk Semua
Jakarta, 17 Desember 2021 – Dalam keterangan yang disampaikan pada rapat kerja Komisi IX DPR RI (14/12) Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah berencana melaksanakan program booster lansia berstatus peserta PBI BPJS Kesehatan melalui skema tidak berbayar per Januari 2022.
Dispensasi Karantina Bagi Pejabat Membahayakan Kesehatan Masyarakat di Tengah Ancaman Omicron
Kasus suap karantina, pengistimewaan pejabat tertentu serta pengubahan aturan karantina SE Covid-19 25/2021 merusak rasa keadilan masyarakat. Konsekuensinya, wajar jika masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Pengistimewaan pejabat dalam aturan karantina menegaskan bahwa politisi busuk selalu menutupi kesalahan pejabat. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi publik dalam mengedepankan praktik protokol kesehatan sebaik-baiknya.
Masyarakat Adukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Beberapa Daerah Kepada Ombudsman RI Atas Maladministrasi Pembebanan Biaya Perawatan Covid-19 Kepada Pasien
Jakarta, 09 Desember 2021 – Lima orang korban pembebanan biaya perawatan Covid-19 bersama dengan Koalisi Masyarakat Untuk Akses Keadilan Kesehatan melakukan pengaduan langsung kepada Ombudsman RI. Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang membebankan biaya perawatan dan pengobatan Covid-19 kepada pasien hingga ratusan juta rupiah. Dinas Kesehatan beberapa daerah dan Kementerian Kesehatan RI juga turut menjadi terlapor karena melakukan pembiaran dan tidak melakukan tanggung jawab pengawasan sesuai hukum.
Responsive Government Supports the Fulfilment of Human Rights
8th December 2021. The Covid-19 pandemic has the potential to worsen the situation of fulfilling Human Rights in Indonesia, in particular the fulfillment of basic rights related to the pandemic and the protection of people whose rights have been violated. This can be seen by the incapability of the state to provide efficient, effective, and accountable public services for the whole of society, especially the poor and less fortunate.
Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia
PRESS RELEASE Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kesehatan Dalam Rangka Memperingati Hari HAM 10 Desember 8 Desember 2021. Pandemi Covid-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemi dan perlindungan bagi mereka yang haknya dilanggar. Ini bisa dilihat belum mampunya …
Continue reading “Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia”
Gelombang Ketiga Mengancam, Data Covid-19 Daerah Masih Minim
Di tengah ancaman gelombang ketiga penyebaran virus korona baru, pendataan kasus Covid-19 di daerah masih minim perbaikan. Selain tidak diperbarui, sejumlah situs daerah bahkan tidak aktif lagi. Padahal, data yang ditampilkan dalam situs itu menunjukkan kondisi pandemi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, data tersebut juga dibutuhkan para peneliti dalam memantau pandemi di tiap wilayah.