01 Agustus 2021 Kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021 mengharuskan kegiatan belajar mengajar secara online/daring guna menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan lainnya pada daerah dengan laju transmisi penyebaran Covid-19 yang tinggi. Meski demikian, banyak sekolah atau institusi pendidikan yang ternyata tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
Category Archives: Advokasi Pandemi
Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid IV Periode 1 Juni 2021 – 29 Juni 2021
Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid IV
Periode 1 Juni 2021 – 29 Juni 2021
Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Akses Kesehatan Cabut PMK 19/2021 Vaksin Berbayar
18 Juli 2021- Setelah menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk Koalisi untuk Keadilan Akses Kesehatan, pada 16 Juli 2021 melalui Sekretaris Kabinet Negara, Pramono Anung, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan bahwa vaksin berbayar dibatalkan.
Vaksin Gotong Royong Berbayar: Mengambil Untung di Tengah Pandemi
11 Juli 2021, 18.00 WIB. Di tengah krisis pandemi, pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara. Termasuk di antaranya untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. Kenyataannya, saat kasus melonjak tajam seperti sekarang, pemerintah justru mengeluarkan program vaksin gotong royong berbayar untuk individu/perorangan.
Seruan Tenaga Kesehatan: Alarm Bahaya dari Benteng Terakhir
Jakarta, Jumat 09 Juli 2021 Pada 9 hari pertama bulan Juli 2021 (14.00 WIB), LaporCovid-19 mencatat setidaknya 86 tenaga kesehatan yang berpulang akibat Covid-19. Total jumlah kematian tenaga kesehatan yang tercatat oleh LaporCovid-19 per 9 Juli (14.00 WIB) adalah 1.183 tenaga kesehatan. Konferensi pers bersama dengan organisasi profesi menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap nakes diperlukan, karena sudah banyak yang terpapar Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan dengan zonasi fasilitas kesehatan, sistem shift, pasokan APD, suplemen dan vitamin kepada tenaga kesehatan.
Laporan Warga Mengenai Vaksinasi COVID-19: Informasi Mengenai Vaksinasi Perlu Ditingkatkan
JAKARTA, 4 Juni 2021 Berdasarkan hasil umpan balik chatbot LaporCovid-19 didapat bahwa sebagian pelapor menilai informasi mengenai vaksinasi COVID-19 tidak seluruhnya dapat ditangkap oleh warga. Akibatnya masih adanya warga yang enggan atau merasa takut divaksin. Oleh karena itu warga merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan informasi mengenai vaksinasi COVID- 19. Inisiasi umpan balik pelaksanaan vaksinasi ini merupakan kerjasama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan LaporCovid-19 untuk memetakan suara warga sehingga diketahui permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan.
Laporan Mengenai Keluhan Insentif Tenaga Kesehatan Pembaruan Jilid III
Pemutakhiran periode 18 Maret 2021 – 6 Mei 2021.
Disampaikan pada Konferensi Pers Konsorsium Masyarakat Sipil 11 Mei 2021.
Pemenuhan Hak Insentif dan Perlindungan Tenaga Kesehatan
Jakarta, 10 Mei 2021 – Lebih dari setahun pandemi Covid-19 melanda. Selama ini pula Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet (RSDC Wisma Atlet) menampung dan merawat pasien Covid-19. Untuk menunjang operasional, RSDC Wisma Atlet merekrut relawan tenaga kesehatan yang cukup besar. Setidaknya terdapat 1545 perawat dan 249 dokter ditambah sejumlah tenaga kesehatan yang lain seperti epidemiolog, sopir ambulans, sanitarian, apoteker, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedik dan fisikawan medik. Mereka berjuang setiap hari untuk merawat para pasien Covid-19 tanpa lelah.
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Semakin Menyimpang
21 April 2021 – Indonesia terkena embargo vaksin oleh India karena lonjakan tajam kasus COVID-19 di India. Akibatnya, Indonesia hanya menerima 1.1 juta dari 11.7 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dialokasikan oleh COVAX ke Indonesia. Serum Institute of India, menunda pengiriman vaksin untuk Indonesia pada Maret dan April 2021.
Kontroversi Vaksin Nusantara
Pengembangan Vaksin Nusantara, yang diinisiasi eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terus berlanjut. Anehnya, pengembangan vaksin yang seharunya didasari prinsip sains justru menjadi politis dengan menguatnya dukungan dari anggota DPR RI. Bahkan, sejumlah anggota DPR, yang sebelumnya telah divaksinasi dengan Vaksin Sinovac, mengaku telah menjadi sukarelawan Vaksin Nusantara. Padahal, vaksin yang dikembangkan RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Dr. Kariadi Semarang dan Universitas Diponegoro ini masih belum kelar perizinannya, karena adanya berbagai masalah.